Categories

Search

Slum dengan Informal City

March 25th, 2009 by 05512009

Informalitas secara umum dikaitkan dengan ‘sektor informal’ yang diasumsikan berpenghasilan rendah.

Indonesia, negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, mengalami trauma besar ekonomi dan politik pada akhir abad 20 yang menimbulkan ketidakpastian: krisis keuangan 1997 (Krismon) dan suatu periode perubahan besar politik yang menghasilkan pemilihan tiga presiden.

Sejak saat itu, Indonesia telah menjalani dua metamorfosis yang signifikan: desentralisasi dan urbanisasi. Kedua perubahan yang bersilangan ini merubah masyarakat dan perekonomian Indonesia dalam langkah-langkah yang signifikan. Pertama, ekspresi kemauan politik — yang terjadi hampir dalam waktu semalam — membutuhkan sebuah evolusi kewenangan dan sumberdaya dari pusat ke jurisdiksi lokal, hal tersebut mewakili perubahan radikal dari administrasi yang sangat terpusat yang terjadi di masa lalu. Kedua, migrasi penduduk yang menerus dari perdesaan ke perkotaan, mencerminkan keinginan ratusan dari ribuan, bahkan jutaan penduduk dalam upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Ketika urbanisasi merumitkan kota-kota Indonesia, kelompok miskinlah yang paling menderita. Kota- kota, yang telah diabaikan bertahun-tahun, tidak mampu memuaskan permintaan pelayanan perkotaan yang ditimbulkan oleh aliran manusia yang menerus.

Sektor informal perkotaan bagi perkembangan perkotaan seperti Jakarta tidak pernah bisa diabaikan begitu saja. Warga marjinal yang jumlahnya jutaan ini mempunyai andil besar bagi hidup dan tumbuhnya Jakarta dan juga kota-kota besar dunia. Tanpa keberadaan mereka maka, boleh jadi Jakarta adalah Betawi Tempo Doeloe, atau New York hanyalah sebuah kota cadas tanpa keramaian. Jasa dan tenaga mereka seakan tiada pernah habis diserap roda pembangunan yang berkeinginan agar kota tetap gemerlapan, walaupun mimpi perubahan nasib lebih sering mendapat aib.

Setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai kaum miskin kota. Pertama adalah Teori Marjinalitas, sedangkan yang kedua adalah Teori Ketergantungan. Kaum miskin kota, dalam Teori Marjinalitas yang menjelaskan tentang pemukiman kumuh, melihat bahwa kaum miskin sebagai penduduk yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota.  Secara sosial, memiliki ciri-ciri yang mengungkapkan adanya disorganisasi internal dan isolasi eksternal. Secara budaya, mereka mengikuti pola hidup tradisional perdesaan dan terkungkung dalam ”budaya kemiskinan”. Secara ekonomi, mereka hidup seperti parasit karena lebih banyak menyerap sumber daya kota daripada menyumbangkannya, boros, konsumtif, cepat puas, tidak berorientasi pasar, tidak berjiwa wiraswata, berproduksi secara pas-pasan. Secara politik, mereka berwatak apatis, tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik, mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik revolusioner karena frustasi, disorganisasi sosial dan ketidakpastian yang mereka alami.

Sebaliknya, dalam Teori Ketergantungan, masyarakat miskin kota tersebut dilihat sebagai pendatang miskin yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak dapat ambil bagian dalam sektor formal. Satu-satunya kemungkinan bagi mereka adalah bekerja di sektor informal, seperti penjaja makanan, pedagang kecil, pemulung sampah yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Secara budaya, mereka juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan golongan lain seperti ingin hidup lebih baik, kerja keras, menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi, di mata golongan yang berkuasa, mereka dipandang rendah, sumber malapetaka kota seperti kejahatan, pelacuran, dan kekotoran. Secara ekonomis, mereka lebih banyak memberi daripada menerima. Merekalah yang membersihkan dan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi golongan lain dalam masyarakat kota (Ramlan Surbakti, 1984).

Akarnya memang diawali dari ketidakjelasan kebijaksanaan yang berkaitan dengan keberadaan mereka (khususnya pedagang kakilima), setidaknya dengan adanya kesan yang sangat kuat akan adanya ambiguitas. Satu pihak ada peraturan yang memandang kegiatan PK5 sebagai cara massa miskin mempertahankan hidup, karena itu perlu dilindungi dan dibina. Sisi lain, kegiatan mereka juga dianggap mengganggu kegiatan sektor lain, seperti lalulintas, keindahan kota dan fasilitas publik lainnya dan karena itu harus disingkirkan.

Benar. Adalah tidak keliru, bila Jakarta Pusat yang adalah bagian dari metropolitan Jakarta yang juga ibukota negara Republik Indonesia ini menginginkan posisi yang sejajar dengan kota-kota metropolitan dunia lainnya dan dihuni oleh penduduk yang kian sejahtera. Tetapi, sebagai ibukota sebuah negara berpenduduk lebih dari 200 juta ini, Jakarta tidak bisa memungkiri bahwa ia juga harus mampu melayani penduduk yang terserak di ribuan pulau dan dalam jumlah yang demikian besar. Karena itu, kebijakan menutup Jakarta dari migran asal daerah dan kota-kota lain di Indonesia tentu bukanlah pilihan yang arief. Namun demikian, membiarkan Jakarta tidak teratur dan amburadul juga tidak bijaksana. Oleh sebab itu, jalan tengah diantaranyalah yang boleh jadi paling mulia. Bukankah Kuala Lumpur – Malaysia dan juga Taiwan telah dapat menjadi kota cukup maju tetapi tetap dengan mengakomodasi sektor-sektor rumahan, informal, industri-industri garasi dan sebagainya dengan sangat baik? Demikian pula dengan pemukiman informal yang biasanya dianggap “kumuh”. Apa yang dilakukan Singapura dalam menyelamatkan kawasan Chinatown, Little India dan Kampung Melayu, yang untuk ukuran Singapura dianggap kumuh terbukti telah mampu menyelamatkan wajah negara kota dari citranya yang cenderung tunggal.

Selain itu, ada baiknya kalau kita belajar dari banyak kota tua semisal Paris, Venezia, K’ai-feng, Praha, Shustar (Iran), yang dikenali dan dikenang orang karena suasana jalannya sebagai ruang umum, bukan sekadar prasarana transportasi umum. Ketika mobil muncul serta menjadi bagian dari kehidupan kota, kota-kota tua itu pun tidak membiarkan jalan menjadi dominan di semua tempat. Misalnya, kakilima di setiap sisi Champ-Elysees sama lebarnya dengan jalan mobil; total berarti kakilimanya dua kali lebih lebar daripada jalan mobil itu. Di Indonesia, ada Yogyakarta yang sampai sekarang memiliki arkade yang dominan di sepanjang Jalan Malioboro, dimana kehidupan dan jiwa kota sesungguhnya mengambil bentuk. Karena itu, kiranya tidaklah keliru kalau ada sejumlah kalangan yang menghendaki ada kegiatan jual-beli atau lainnya di kakilima Jakarta. Juga warung-warung, kios, asongan, gerobak dorong, atau apapun bentuk lainnya.

Referensi:

http://upc.uplink.or.id/rtrw/informalitas.htm

Posted in Uncategorized | No Comments »

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.